Digitalisasi Tanah untuk Mitigasi Bencana. Saatnya Beralih ke Sertifikat Elektronik

Rangkaian bencana alam yang menimpa wilayah Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat dalam beberapa waktu terakhir kembali membuka mata kita bahwa pemulihan pasca bencana adalah pekerjaan besar yang memerlukan energi, koordinasi, dan ketangguhan semua pihak. Masyarakat, pemerintah daerah, hingga pemerintah pusat. Dalam kondisi di mana masyarakat kehilangan tempat tinggal, akses terhadap gangguan pokok, layanan kesehatan terbatas, kegiatan belajar mengajar tersendat, dan mata pencaharian khususnya petani ikut lumpuh, kita diingatkan kembali bahwa fondasi kehidupan masyarakat harus dibangun lebih kuat sejak sebelum bencana terjadi.

 

Mitigasi risiko bencana tidak hanya berbicara tentang pembangunan tanggul, reboisasi, atau sistem peringatan dini. Mitigasi juga mencakup hak-hak dasar masyarakat, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, serta kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Tanah adalah aset penting bagi masyarakat. Tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai sumber ekonomi, identitas keluarga, dan jaminan keberlangsungan hidup.

 

Tanah sebagai Aset yang Rentan Saat Bencana

 

Dalam setiap bencana besar, kerusakan fisik terhadap bangunan bukan satu-satunya ancaman. Dokumen-dokumen penting seperti sertifikat tanah juga berisiko hilang, rusak, terbawa banjir, atau hangus dalam kebakaran. Ketika masa pemulihan dimulai, banyak masyarakat menghadapi hambatan administratif karena dokumen bukti kepemilikan tanah mereka hilang atau rusak, sehingga menghambat akses terhadap bantuan pemerintah, relokasi, hingga proses pembangunan kembali rumah.

 

Pentingnya jaminan perlindungan terhadap data pertanahan, termasuk melalui proses alih media menuju sertifikat elektronik yang kini mulai dijalankan pemerintah.

 

Digitalisasi Sertifikat Tanah. Mengurangi Risiko, Meningkatkan Kepastian

 

Program Sertipikat Tanah Elektronik (SE) yang didorong oleh pemerintah membawa manfaat signifikan dalam konteks mitigasi risiko bencana.

 

1. Melindungi Data Kepemilikan dari Risiko Fisik

 

Sertifikat fisik rawan hilang atau rusak akibat banjir dan longsor yang merupakan dua bencana yang sering terjadi di Sumatera. Dengan digitalisasi, kepemilikan data tersimpan aman dalam sistem elektronik negara, jauh dari ancaman kerusakan fisik.

 

2. Mempercepat Proses Pemulihan Pasca Bencana

 

Ketika masyarakat terdampak kehilangan dokumen, kehadiran data elektronik membuat proses verifikasi, pembuktian hak, dan publikasi ulang jauh lebih cepat. Hal ini mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak.

 

3. Memperkuat Kepastian Hukum dan Mengurangi Sengketa

 

Setelah bencana, batas tanah sering berubah akibat pergeseran permukaan tanah dan kerusakan fisik patok batas. Dengan peta digital yang terkini dan terintegrasi, risiko ekosistem dapat ditekan dan proses pengaturan ulang wilayah jauh lebih akurat.

 

4. Mendukung Perencanaan dan Tata Ruang yang Lebih Baik

 

Data spasial yang terdigitalisasi memungkinkan pemerintah melakukan perencanaan mitigasi yang lebih presisi, termasuk zonasi , analisis lokasi rawan bencana, hingga penataan ulang pemukiman yang lebih aman.

 

5. Memberikan Akses yang Lebih Mudah kepada Masyarakat

 

Sertifikat elektronik memudahkan masyarakat melakukan pengecekan data, layanan pengajuan, serta pembaruan informasi tanpa harus membawa dokumen fisik yang rentan.

 

Tantangan dan Realita di Lapangan

 

Memang, proses alih media menuju digitalisasi tidak sepenuhnya tanpa hambatan. Pemetaan digital tentu dipengaruhi oleh perubahan fisik wilayah akibat banjir dan longsor. Di beberapa daerah, verifikasi ulang batas tanah harus dilakukan secara manual karena kondisi lapangan berubah drastis. Namun tantangan ini justru menekankan pentingnya mitigasi yang lebih baik dan perlunya masyarakat memiliki data pertanahan yang aman dan tersimpan secara elektronik.

 

Bencana memang tidak bisa dihindari, namun dampaknya bisa diminimalkan.

 

Urgensi Menguat. Alih Media Sertifikasi Elektronik sebagai Bagian dari Mitigasi Risiko

 

Melihat pengalaman bencana di Sumut, Aceh, dan Sumbar, sudah saatnya kita memandang alih media sertifikasi bukan hanya sebagai inovasi administrasi, tetapi sebagai instrumen mitigasi risiko. Semakin cepat masyarakat beralih ke sertifikat elektronik, semakin terlindungi hak-hak mereka ketika bencana datang.

 

Program ini tidak hanya mempermudah urusan pertanahan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi besar negara dalam melindungi aset masyarakat dan memperkuat ketahanan sosial-ekonomi di daerah rawan bencana.

 

Pada akhirnya, pemulihan pasca bencana akan lebih cepat dan lebih pasti ketika masyarakat memiliki dokter, sekolah, pangan, serta dokumen hukum yang aman.

 

Sertifikat Elektronik bukan sekadar dokumen digital, ia adalah benteng perlindungan aset di mana masyarakat harus dilindungi. (H.A.S)

"Anda dapat mendukung agar blog ini tetap berjalan! Klik tombol Trakteer di bawah untuk memberikan dukungan dan membuat konten-konten inspiratif tetap hadir."

Mulai website Anda sekarang bersama Hostinger — cepat, aman, dan terjangkau.