Rangkaian bencana alam yang menimpa wilayah Sumatera Utara , Aceh , dan Sumatera Barat dalam beberapa waktu terakhir kembali membuka mata kita bahwa pemulihan pasca bencana adalah pekerjaan besar yang memerlukan energi, koordinasi, dan ketangguhan semua pihak. Masyarakat, pemerintah daerah, hingga pemerintah pusat. Dalam kondisi di mana masyarakat kehilangan tempat tinggal, akses terhadap gangguan pokok, layanan kesehatan terbatas, kegiatan belajar mengajar tersendat, dan mata pencaharian khususnya petani ikut lumpuh, kita diingatkan kembali bahwa fondasi kehidupan masyarakat harus dibangun lebih kuat sejak sebelum bencana terjadi.   Mitigasi risiko bencana tidak hanya berbicara tentang pembangunan tanggul, reboisasi, atau sistem peringatan dini. Mitigasi juga mencakup hak-hak dasar masyarakat,  ketahanan pangan , pendidikan, kesehatan, serta kepastian hukum atas kepemilikan tanah . Tanah adalah aset penting bagi masyarakat. Tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi ju...

Pernyataan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni kembali membuka luka lama tentang rapuhnya tata kelola lingkungan di Indonesia. Dalam kasus banjir besar yang melanda Sumatera , total 11 entitas diduga terlibat dalam aktivitas ilegal yang memperparah kerusakan hutan. Mulai dari korporasi besar hingga pemilik hak atas tanah perseorangan. Namun yang lebih menyakitkan adalah betapa timpangnya sanksi hukum yang dikenakan dengan skala kerugian dan beban pemulihan yang harus ditanggung negara.   Entitas yang Diduga Terlibat. Korporasi dan Pemilik Lahan   Menhut memberkan bahwa 11 entitas tersebut terdiri dari  4 Korporasi yakni  PT. TPL ,  PT AR ,  PT TBS / PT SN ,  PLTA BT / PT NSHE . Sedangkan 7  Pemilik Hak Atas Tanah (PHAT) antara lain  JAM, AR, RHS, AR, JAS, DHP, dan M.  Apalagi, tiga entitas di antaranya seluruhnya di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan sudah diketahui lebih dulu.   Mereka disangka melakukan peman...

Dalam beberapa waktu terakhir, berbagai wilayah Indonesia mengalami bencana alam dengan tingkat keparahan yang meningkat. Sumatera Utara , Aceh , dan Sumatera Barat menjadi contoh daerah yang terdampak banjir, tanah longsor, hingga cuaca ekstrem yang menyebabkan kerusakan infrastruktur, terganggunya aktivitas masyarakat, serta meningkatkan risiko kemanusiaan.   Namun ironi muncul ketika bencana semakin sering terjadi, sementara di saat yang sama pemerintah daerah menghadapi kebijakan pengurangan dan efisiensi anggaran baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kebijakan efisiensi ini terutama diperkuat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD Tahun 2025 , serta Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Dana Transfer ke Daerah. Dua kebijakan ini mendorong pengetatan fiskal yang secara langsung mempengaruhi kemampuan daerah dalam melakukan respon cepat dan pemulihan pascab...